Scroll untuk baca artikel
Example 970x250
Example floating
Example floating
Bandar Lampung

Misgustini: Pilkada Lewat DPRD Jadi Solusi Tekan Korupsi di Lampung

×

Misgustini: Pilkada Lewat DPRD Jadi Solusi Tekan Korupsi di Lampung

Share this article
Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Misgustini. (Foto: Dok.Sundalanews.com)

BERJAYANEWS.COM — Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Misgustini, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih di tingkat daerah.

Misgustini, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja DPW NasDem Lampung, menegaskan bahwa perubahan mekanisme ini memiliki landasan filosofis yang kuat.

“Sikap Partai NasDem mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD karena dianggap selaras dengan UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Misgustini dalam keterangannya melalui WhatsApp, Rabu, (31/12/2025).

Menurutnya, pengembalian sistem ini membawa dampak positif pada kualitas kepemimpinan dan integritas pejabat publik di Lampung. Ia meyakini sistem tersebut

“dapat memperkuat kepemimpinan berkualitas, menekan biaya politik tinggi, dan mengurangi kasus korupsi kepala daerah.”

Meski menyadari adanya pro-kontra di tengah masyarakat, Misgustini menekankan agar isu ini disikapi dengan kepala dingin.

“Meskipun ada perbedaan pandangan, NasDem menekankan pentingnya stabilitas politik dan kedewasaan bersikap dalam menyikapi isu ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD RI, Viktor Bungtilu Laiskodat,” lanjutnya.

Pernyataan Misgustini tersebut memperkuat sikap Viktor Bungtilu Laiskodat yang menyebut bahwa konstitusi tidak menetapkan satu model tunggal dalam demokrasi elektoral di tingkat daerah.

Baca Juga: Lengkap Susunan Pengurus DPW NasDem Lampung 2025–2029, 3 Mantan Pejabat Pemkot Masuk Gerbong

Viktor berpendapat bahwa mekanisme melalui DPRD merupakan ruang untuk menghadirkan kepemimpinan yang lahir dari proses permusyawaratan.

“Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dimatikan, tetapi justru diperkuat,” kata Viktor dikutip dari Tempo.co pada Selasa, (30/12/2025).

Wacana ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mendukung efisiensi biaya politik. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, (5/12/2025).

Dalam pidatonya, Presiden mengajak kekuatan politik untuk berani memberikan solusi nyata kepada rakyat agar demokrasi tidak menghabiskan anggaran secara berlebihan.

“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” tegas Presiden Prabowo.

Bagi Misgustini, keselarasan antara sikap tokoh daerah dan pimpinan pusat ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem politik ke depan lebih efisien dan mampu meminimalisir potensi penyimpangan anggaran di wilayah Lampung.

(red/smd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *