BERJAYANEWS.COM — Krisis ekologi yang mengepung Kota Tapis Berseri memicu peringatan keras dari pimpinan legislatif setempat. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Dedi Yuginta, menyoroti siklus banjir tahunan yang kian ekstrem hingga menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya dinilai aman. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di wilayah Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur pada Sabtu, (7/3/2026).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung ini membagikan pengalaman pribadinya sebagai bukti nyata penurunan kualitas lingkungan kota.
Sosok yang akrab disapa Ginta tersebut mengaku terkejut karena kediamannya yang telah ditempati selama belasan tahun akhirnya turut terendam luapan air.
“Selama saya tinggal di rumah itu sekitar 15 tahun, baru kemarin air masuk sekitar 10 sentimeter ke dalam rumah. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemarin juga sampai menimbulkan korban jiwa,” ujarnya di hadapan warga.
Baca Juga: Bank Untung, Rakyat Buntung: Siasat BRI ‘Titip’ Kendaraan di Lahan Orang
Banjir besar yang melanda berbagai titik di Bandar Lampung dinilai bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan dampak akumulasi buruknya drainase dan minimnya kesadaran menjaga resapan air.
Masyarakat diingatkan untuk tidak serampangan menebang pohon di pekarangan dan menghentikan kebiasaan membuang sampah ke aliran drainase.
Intervensi pemerintah dalam membangun infrastruktur dianggap akan berakhir mubazir jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku warga secara masif.
“Walaupun pemerintah berupaya mencegah, kalau masyarakat masih membuang sampah sembarangan yang menyebabkan drainase tersumbat, tentu akan sulit mengatasi banjir,” jelas anggota Fraksi PDI-P tersebut.
Sebagai bagian dari alat kelengkapan dewan yang membidangi pembangunan, Ginta menegaskan terus mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memperbesar porsi anggaran penanggulangan banjir dalam APBD.
Baca Juga: Sandal Jepit di Jalan Protokol: Menguji Kasih Sayang Wali Kota pada Dishub
Langkah ini diambil agar mitigasi tidak lagi bersifat reaktif, melainkan menyentuh akar permasalahan secara sistemik.
Anggota legislatif ini turut menggarisbawahi tiga tugas utama dewan, yakni pembahasan anggaran, pengawasan, serta pembuatan peraturan daerah.
“Tugas dewan itu ada tiga: pembahasan APBD, pengawasan, dan membuat aturan. Saya ini di dewan termasuk yang paling sering bicara soal banjir. Teman-teman di Komisi III tahu itu. Setiap tahun saya juga meminta agar anggaran penanggulangan banjir ditambah supaya penanganannya bisa lebih cepat, tepat, dan tidak terus berulang,” tandasnya.
(*)
