BERJAYANEWS.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam agenda sidang resmi pemerintahan daerah di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (17/4/2026). Sidang ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Rapat tersebut menjadi forum tertinggi koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sejumlah agenda strategis dibahas dalam sidang, mulai dari perencanaan pembangunan, pengawasan jalannya pemerintahan, hingga evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPRD bersama para anggota dewan dari berbagai fraksi. Dari total anggota DPRD, sebanyak 33 orang tercatat hadir dan memenuhi syarat kuorum sesuai tata tertib yang berlaku.
Dengan terpenuhinya kuorum, pimpinan sidang menyatakan rapat resmi dibuka dan sah untuk dilaksanakan. Seluruh keputusan yang dihasilkan dalam forum tersebut pun dinyatakan memiliki kekuatan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Turut hadir dalam rapat tersebut Eva Dwiana bersama Dedy Amarullah. Kehadiran keduanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sinergi dengan DPRD demi mendukung jalannya pemerintahan yang efektif.
DPRD Bandar Lampung Gelar Paripurna, Bahas Arah Pembangunan hingga Laporan BPKSelain itu, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandar Lampung juga mengikuti jalannya sidang. Mereka hadir untuk menyimak berbagai masukan, evaluasi, serta arahan dari para anggota dewan terkait pelaksanaan program kerja di masing-masing instansi.
Dalam rapat tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan. Agenda pertama yakni penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 yang berisi aspirasi masyarakat, usulan prioritas pembangunan, serta arah kebijakan daerah.
Dokumen pokok-pokok pikiran itu nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kota dalam menyusun RKPD dan APBD. Berbagai sektor menjadi perhatian, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Agenda berikutnya adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait pengelolaan keuangan daerah. Laporan tersebut memuat sejumlah catatan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Sementara agenda terakhir yakni penutupan masa persidangan DPRD Kota Bandar Lampung periode 2025–2026. Penutupan tersebut menandai berakhirnya satu siklus masa sidang sebelum memasuki tahapan persidangan berikutnya.
Secara keseluruhan, Rapat Paripurna berlangsung tertib dan lancar. Seluruh agenda dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan berbagai pandangan serta penyampaian dari perwakilan fraksi dewan berjalan kondusif. (adv)
