BERJAYANEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Meski pertumbuhan ekonomi diklaim meningkat, sektor fiskal dan penanganan drainase masih menjadi catatan kritis yang memerlukan langkah konkret.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengungkapkan bahwa realisasi PAD Bandar Lampung hanya menyentuh angka 64,23 persen atau sekitar Rp966,99 miliar dari target Rp1,5 triliun.
Angka ini dinilai jauh dari harapan dibandingkan dengan target yang telah disepakati sebelumnya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Senin, (4/5/2026).
Juru bicara Pansus, Heti Friskatati, saat membacakan laporan di hadapan peserta Rapat Paripurna menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Polemik Revitalisasi Sekolah: Heti Friskatati Dinyatakan Melanggar Kode Etik DPRD
“Optimalisasi PAD perlu menjadi perhatian serius, baik melalui peningkatan kinerja pajak maupun retribusi daerah, serta penetapan target yang lebih realistis,” ujar Heti sembari membaca laporan.
Secara makro, Pansus yang diketuai Dedi Yuginta dari fraksi PDIP ini sebenarnya mencatat tren positif pada indikator ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Kota Tapis Berseri naik menjadi 5,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 4,97 persen.
Indikator lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merangkak naik ke angka 81,26, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,53 persen.
Namun, capaian angka-angka tersebut dibayangi oleh persoalan infrastruktur lingkungan. Masalah drainase yang buruk dianggap sebagai biang keladi banjir yang masih sering melanda warga.
Heti menekankan dalam laporannya bahwa pemerintah kota perlu melakukan pembenahan sistem drainase secara berkelanjutan, karena pencegahan jangka panjang jauh lebih krusial dibandingkan sekadar langkah reaktif saat bencana terjadi.
Menanggapi rentetan rekomendasi dan catatan kritis yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa masukan dari para legislator merupakan bagian penting dari perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Rekomendasi DPRD menjadi catatan penting bagi kami untuk memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Wali Kota Eva Dwiana saat memberikan keterangannya usai paripurna.
Lebih lanjut, Eva menjelaskan bahwa seluruh poin yang disampaikan legislatif akan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan mendatang.
“Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam memperkuat program pembangunan, sekaligus menjawab berbagai catatan yang disampaikan DPRD,” ujar orang nomor satu di Bandar Lampung tersebut.
Pansus tetap memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Namun, Heti Friskatati mengingatkan bahwa prestasi administrasi tersebut harus dibarengi dengan pelayanan publik yang semakin optimal.
“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” pungkas Heti saat mengakhiri penyampaian laporan di podium Paripurna.
(smd)
