BERJAYANEWS.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung agar mempercepat realisasi anggaran pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa jalur afirmasi.
Keterlambatan distribusi seragam yang kerap terjadi dinilai merugikan warga kurang mampu karena memaksa mereka membeli seragam sendiri di awal tahun ajaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa Pemkot perlu melakukan perhitungan cermat sejak jauh hari terkait estimasi kuota daya tampung siswa kurang mampu pada tahun ajaran mendatang.
“Kalau memang tahun depan diperkirakan ada sekitar 2.000 siswa jalur afirmasi, kebutuhan seragamnya juga harus dihitung dan dianggarkan sejak awal,” kata Asroni usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (24/8/2026).
Asroni menyoroti mekanisme pengadaan seragam yang dinilainya lamban dan birokratis. Menurut dia, pendataan ukuran pakaian seharusnya bisa langsung berjalan tepat setelah siswa dinyatakan lolos seleksi jalur afirmasi.
“Begitu masuk daftar, langsung ukur bajunya. Jangan sampai satu semester baru seragamnya keluar. Kalau terlalu lama, bantuan itu tidak lagi efektif,” ujar Politikus Partai Gerindra tersebut.
Ia juga membeberkan bahwa hingga akhir Agustus 2026, pihaknya belum melihat wujud fisik seragam gratis yang diperuntukkan bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027. Ia mengkhawatirkan bantuan baru diserahkan menjelang penghujung tahun.
“Seragam yang diadakan untuk anak-anak yang diterima tahun 2026-2027 ini, sampai sekarang belum saya lihat mereka terima. Jangan sampai nanti baru dibagikan akhir Desember,” tutur Asroni.
Menurutnya, ketepatan waktu distribusi adalah kunci. Bantuan yang terlambat akan mengharuskan wali murid mengeluarkan biaya pribadi demi memastikan anak mereka tetap bisa bersekolah. Hal ini bertolak belakang dengan misi utama program afirmasi.
“Kalau dibagikan terlalu lama, mereka sudah punya. Mereka akhirnya membeli sendiri dan mengeluarkan uang lagi. Padahal tujuan bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Bandar Lampung mendorong perbaikan tata kelola pengadaan bantuan secara menyeluruh, mulai dari perencana kuota, kalkulasi anggaran, pendataan ukuran baju, hingga alur distribusi akhir.
“Jangan dipaksakan kepada orang yang memang tidak mampu. Kalau pemerintah sudah membuat program afirmasi, kebutuhan pendukungnya juga harus dipikirkan dan dianggarkan dengan baik,” kata Asroni.
(smd)
