BERJAYANEWS.COM — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengintai Provinsi Lampung di puncak musim kemarau. Pemerintah Provinsi Lampung secara terbuka mengakui bahwa pola penanganan karhutla di wilayahnya selama ini masih cenderung reaktif ketimbang preventif.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti lemahnya mitigasi dini meski respons pemadaman saat titik api muncul diklaim relatif cepat. Hal tersebut dikemukakannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).
“Respons fire suppression kita sebetulnya sudah cukup cepat. Namun, bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” kata Jihan di hadapan jajaran BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, hingga pengelola balai teknis.
Peringatan Wagub Jihan bukan tanpa alasan. Berdasarkan pemetaan BMKG, Lampung kini masuk periode kritis kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026, khususnya di wilayah utara, timur, dan tengah.
Baca Juga: BMKG Deteksi 208 Titik Panas di Lampung, Warga Diimbau Jangan Bakar Sampah dan Lahan
Kementerian Kehutanan mencatat hingga 25 Agustus 2026, akumulasi luas lahan yang hangus terbakar di Lampung telah mencapai sekitar 4.800 hektar. Data BPBD menunjukkan terdapat 194 titik panas (hotspot) yang tersebar di 11 kabupaten, dengan 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi.
Celah besar dalam penanganan karhutla terlihat nyata di kawasan konservasi. Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menjadi salah satu wilayah paling terdampak serangan api dalam sepekan terakhir.
Kepala Balai TNWK, MHD. Zaidi, mengungkapkan pada 21-22 Agustus 2026, kebakaran hebat menghanguskan 673,4 hektar area di Desa Braja Harjosari.
Tak berhenti di situ, pada 23 Agustus, api kembali membakar 123 hektar vegetasi alang-alang di Desa Braja Luhur.
Terbaru, pada 24 Agustus, lahan seluas 6,2 hektar di Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah, turut membara. Zaidi mencatat vegetasi yang terbakar sejauh ini umumnya berupa alang-alang, sehingga hutan primer dan sekunder masih relatif aman dari amukan api.
Meski demikian, pemadaman di TNWK menguras energi luar biasa akibat minimnya sarana pendukung. Keterbatasan personel menjadi hambatan utama karena TNWK hanya diperkuat 44 polisi hutan dan 17 personel Manggala Agni untuk mengawasi kawasan konservasi seluas 125.000 hektar.
Masalah ini diperparah oleh kondisi logistik dan peralatan pendukung yang sangat terbatas. Dari tujuh mesin pompa air yang dimiliki balai, hanya dua yang berfungsi baik, dan pada penanganan kebakaran terbaru bahkan hanya satu unit yang dapat dioperasikan.
Dari lima armada mobil pemadam, hanya tiga yang laik jalan, sementara APD serta selang pemadam di lapangan sangat terbatas.
Kondisi tersebut makin sulit lantaran rawa dan sungai di dalam kawasan mengering total, menyulitkan petugas mendapatkan pasokan air. Jalur darat pun tak bisa ditembus armada double cabin, memaksa ratusan petugas gabungan menyeberangi sungai dan berjalan kaki membelah semak belukar di tengah embusan angin kencang.
Di luar faktor cuaca, Zaidi menunjuk adanya residu persoalan sosial di area penyangga, seperti aktivitas perburuan liar yang sengaja membakar vegetasi bawah untuk memancing satwa keluar, pembukaan akses ilegal, hingga kebiasaan warga membakar lahan rumput pakan ternak.
Baca Juga: Gajah Taman Nasional Way Kambas Dipastikan Aman dari Kebakaran
Menanggapi carut-marut kendala teknis tersebut, Wagub Jihan menginstruksikan BPBD dan Dinas PSDA untuk segera mengintervensi zona merah karhutla. Ia meminta integrasi pemetaan total yang memadukan lokasi titik rawan, sebaran personel lintas instansi, ketersediaan alat, hingga titik kumpul dan pasokan air alternatif seperti embung dan kanal.
“Mulai hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk air dan sumber terdekatnya. Jangan ketika api muncul, kita baru bingung cari air di mana,” pertegas Jihan.
Guna menambal celah darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) per 25-30 Agustus 2026 dan menyiagakan dua helikopter water bombing di Bandara Radin Inten II.
Salah satu helikopter telah melakukan 17 kali penyiraman (sortie) di wilayah Karang Anyar dan dilanjutkan ke kawasan TNWK.
Namun, Jihan menilai penempatan armada udara tersebut mestinya tidak sekadar bantuan insidental. Ia mendorong pemerintah pusat menempatkan helikopter water bombing secara siaga permanen di Lampung agar response time bisa dipercepat ketika titik api muncul di kawasan yang sama sekali tidak terjangkau jalur darat.
Pemprov Lampung kini menargetkan seluruh elemen bergerak dalam satu sistem komando terpadu memanfaatkan Pusdalops BPBD demi mencegah karhutla meluas.
(*)
