BERJAYANEWS.COM,- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung.
Dalam pembahasan RKA 2026, BPBD kedapatan tidak mengajukan alokasi dana untuk pemasangan Early Warning System (EWS) Tsunami di sepanjang wilayah pesisir.
Ironisnya, anggaran justru memuat kegiatan yang dinilai tidak urgen, termasuk kegiatan di hotel.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, menyampaikan kekecewaannya usai rapat pembahasan RKA 2026 di Gedung DPRD, Jum’at (21/11/2025).
Menurutnya, sebagai kota pesisir dengan 13 kelurahan rawan di Kecamatan Panjang, Bumi Waras, dan Teluk Betung Timur (TBT) keberadaan EWS adalah kebutuhan urgent dan vital.
“Kita ini tinggal di daerah pesisir. Harusnya Pemkot sudah punya Early Warning System di sepanjang pesisir. Kalau memang 13 kelurahan, ya harusnya 13 unit paling tidak dimasukkan ke situ (RKA 2026),” ujar Mayang.
Kekhawatiran Mayang diperkuat risiko tsunami di wilayah tersebut.
Ia menambahkan, jika hanya mengandalkan hibah enam unit EWS dari BNPB, jumlah itu tak akan mencukupi.
“Yang penting itu, bisa masukin ke anggaran sekitar tujuh (unit) lagi. Kalau kita cuma menunggu dari BNPB, nanti kalau terjadi sesuatu, kita tidak bisa memprediksi bencana. Paling tidak harus prepare,” tegasnya.
Srikandi Gerindra itu juga menyoroti kejanggalan RKA 2026 BPBD, menyebut tidak adanya anggaran EWS bertentangan dengan RPJMD yang mencantumkan mitigasi bencana, termasuk EWS.
Selain itu, ia mendesak agar anggaran kelengkapan alat evakuasi seperti tenda darurat dan alat penyelamatan banjir juga dicukupkan.
“Artinya enggak ada anggaran untuk alat itu. Padahal di RPJMD ada mitigasi bencana termasuk early warning system,” kata Mayang.
Sekretaris BPBD Edy Susanto membenarkan bahwa RKA 2026 BPBD belum mencakup anggaran pemasangan EWS.
“Kalau BPBD belum ada program untuk pemasangan alat, tapi ke depan mungkin akan kami jadikan prioritas terkait pemasangan EWS di sepanjang pantai untuk deteksi tsunami,” jelas Edy.
Edy menyebut anggaran mitigasi 2026 hanya Rp101 juta, yang ia akui tidak terlalu besar dan akan digunakan bertahap untuk edukasi mitigasi.
Ia juga mengonfirmasi adanya teguran Komisi IV terkait anggaran non-prioritas seperti penggunaan fasilitas hotel.
“Rekomendasi dari Komisi IV untuk pelaksanaan kegiatan itu mengurangi kegiatan di hotel-hotel. Mungkin akan kita tindak lanjuti,” pungkas Edy Susanto. (smd)
