BANDAR LAMPUNG, BERJAYANEWS.COM — Tahun 2026, arah pembangunan kota diarahkan bukan sekadar mengejar angka belanja, tetapi memastikan setiap rupiah APBD memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung pada Jumat, (31/10/2025).
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung, Erwansyah dari Fraksi PAN, menegaskan bahwa rancangan kebijakan fiskal tahun depan disusun dengan memperhatikan kapasitas pendapatan daerah dan kebutuhan riil warga kota.
“Alokasi belanja harus berfokus pada program yang benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat penyampaian laporan hasil pembahasan.
Pemerintah daerah mengusung tema pembangunan “Akselerasi Pembangunan SDM, Ekonomi Inklusif, Infrastruktur, dan Lingkungan yang Terintegritas dan Berkualitas.”
Enam prioritas utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan ekonomi berbasis kerakyatan, pembangunan infrastruktur, penguatan lingkungan berkelanjutan, digitalisasi birokrasi, serta stabilitas sosial dan keamanan berbasis kearifan lokal.
Dari sisi fiskal, proyeksi pendapatan daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp2,65 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,12 triliun dan pendapatan transfer Rp1,52 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp2,81 triliun, dengan defisit sekitar Rp154,7 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah senilai Rp243,7 miliar.
Optimalisasi PAD menjadi fokus utama, terutama lewat intensifikasi pajak restoran, hotel, hiburan, parkir, dan air tanah dengan sistem digital. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset daerah serta memberikan insentif bagi aparatur pengelola pajak untuk mencapai target penerimaan.
Kebijakan fiskal 2026 juga memuat alokasi penyertaan modal daerah sebesar Rp89 miliar guna memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi. Belanja publik diprioritaskan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dengan pendekatan anggaran berimbang dan berbasis kinerja, Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya menjaga konsistensi fiskal sekaligus menyiapkan fondasi pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang lebih terukur dan inklusif.
@berjayanews APBD Bandar Lampung 2026 Capai Rp2,6 Triliun, Fokus pada Dampak Nyata bagi Warga Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan proyeksi APBD tahun 2026 sebesar Rp2,65 triliun, dengan belanja daerah mencapai Rp2,81 triliun dan defisit sekitar Rp154,7 miliar yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Arah kebijakan fiskal tahun depan difokuskan pada pemanfaatan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar angka belanja. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus, terutama melalui digitalisasi pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Pemerintah juga menyiapkan penyertaan modal daerah Rp89 miliar untuk memperkuat peran BUMD. Wali Kota Eva Dwiana menegaskan pentingnya sinergi antar-OPD dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar pembangunan tahun 2026 lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. #BandarLampung #APBD2026 #PembangunanDaerah #EvaDwiana #EkonomiInklusif
Usai sidang paripurna, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah bergerak seirama dengan arah kebijakan yang telah disepakati bersama DPRD.
“Kita juga berharap kepada semua OPD, sesuai dengan harapan Dewan juga, kita menyesuaikan semua apa yang memang tupoksi-tupoksi kita,” ujar Eva.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan tahun depan.
“Harapan kita 2025 sudah lebih baik, 2026 harus lebih baik lagi. Semua pembangunannya, semua SDM dari pemerintahnya, untuk sosialnya, untuk kesehatannya, semua. Yang ada di Bandar Lampung sekarang 2025 bagus, 2026 harus lebih bagus lagi, terutama kesejahteraan masyarakat,” kata Eva.
Pernyataan itu menutup sidang paripurna dengan pesan optimisme bahwa peningkatan kesejahteraan warga akan tetap menjadi arah utama pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2026.
(smd)
