JAKARTA – Indonesia Policy Review (IPR) mengingatkan janji Presiden Prabowo Subianto untuk merenovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Hal ini disampaikan Founder IPR, Aliza Gunado, ST, kepada pers di Jakarta, Senin (3/11).
Aliza menekankan pentingnya penambahan ruang kelas dan bangku belajar agar sekolah negeri dapat menampung semua siswa. Menurutnya, kekurangan fasilitas selama bertahun-tahun memunculkan praktik percaloan, di mana hanya keluarga mampu yang bisa memastikan anaknya bersekolah.
“Sekolah negeri hadir untuk memastikan semua anak usia sekolah bisa belajar gratis. Anak dari keluarga mampu seharusnya memilih sekolah swasta,” tegas Aliza. Ia menegaskan bahwa dana pemerintah seharusnya digunakan untuk memperbaiki sekolah negeri, bukan mensubsidi sekolah swasta yang bersifat komersial.
Presiden Prabowo sebelumnya menyebut dana Rp13 triliun dari pengembalian kerugian negara bisa digunakan untuk renovasi 8.000 sekolah, agar manfaatnya langsung dirasakan oleh siswa. IPR meminta agar alokasi dana ini fokus pada perbaikan kelas dan fasilitas belajar di sekolah negeri.
Korupsi di Sekolah
IPR juga menyoroti temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 terkait korupsi Dana BOS di sekolah. Modus pelanggaran seperti pungutan liar, nepotisme pengadaan barang dan jasa, serta manipulasi laporan masih marak terjadi, yang berdampak pada kualitas pendidikan.
Berdasarkan SPI, 17% sekolah melakukan pungutan liar, 40% terindikasi nepotisme, dan 47% dugaan penggelembungan biaya. Dana BOS per siswa per tahun berkisar dari Rp600.000 (TK/PAUD) hingga Rp3.600.000 (SLB), namun penyalahgunaan tetap terjadi.
Aliza menekankan pentingnya perang melawan korupsi dari kementerian hingga sekolah untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa.
Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat
IPR menyambut positif program Sekolah Garuda untuk siswa berbakat dan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sampai 2025, terdapat 165 Sekolah Rakyat dengan lebih dari 15.000 siswa, ditargetkan mencapai 100.000 siswa pada 2027.
Namun, Aliza menekankan agar perhatian pemerintah tidak hanya pada program elit dan khusus, tetapi juga pada puluhan juta siswa di sekolah negeri di seluruh Indonesia. (*)
