BERJAYANEWS.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandar Lampung memberikan sinyal terbuka terhadap wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Besarnya biaya politik dan ancaman dominasi oligarki dalam sistem pemilihan langsung menjadi catatan kritis yang melatarbelakangi sikap tersebut.
Ketua DPD PKS Kota Bandar Lampung, Agus Widodo, menegaskan bahwa secara prinsip pengurus di daerah akan tegak lurus terhadap garis komando partai.
“Pertama kalau di PKS apalagi kita di DPRD Kota Bandar Lampung secara prinsip mengikuti apa yang menjadi keputusan DPP. Jadi kalau DPP memutuskan setuju dengan pemilihan di DPRD ya kita akan ikut itu,” ujar Agus saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Rabu (31/12/2025).
Menurut Agus, dalam setiap kebijakan politik, PKS selalu meletakkan pertimbangan kemanfaatan sebagai tolok ukur utama.
“Kedua, di PKS kita punya prinsip apa yang menjadi maslahat lebih kita kedepankan ketimbang mudhorot. Jadi saya kira di PKS sendiri pasti akan ada kajian mendalam terkait wacana ini, mana yang lebih memberikan maslahat dan yang lebih sedikit menimbulkan mudhorot,” tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran bahwa mekanisme lewat legislatif akan mematikan demokrasi, Agus justru berpandangan sebaliknya. Ia menilai partai politik memiliki peran sentral sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam sistem tersebut.
“Salah satu keberadaan partai politik ini adalah mereka menghidupkan demokrasi itu sendiri. Tentu kita akan mendorong agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat bisa kita jembatani, jadi kanalnya lewat partai politik,” jelasnya.
Agus juga meyakini bahwa jika opsi pemilihan melalui DPRD akhirnya diputuskan, hal itu sudah melewati proses pertimbangan yang matang di tingkat pusat.
Sorotan utama Agus justru tertuju pada realitas politik hari ini. Ia melihat adanya peluang besar untuk menekan praktik politik uang (money politics) jika mekanisme pemilihan dilakukan melalui legislatif.
“Kalau itu (meminimalisir politik uang) sangat mungkin, karena memang realitas kan sejak pemilihan secara langsung karena memang cost politik kita jadi besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengkritisi bagaimana sistem pemilihan langsung saat ini cenderung memenangkan mereka yang memiliki akses modal besar.
“Hampir di banyak tempat yang kita lihat, siapa yang lebih banyak mendapatkan dukungan oligarki dia yang pasti akan menang. Siapa yang memiliki modal paling besar ya dia akan mendapatkan keterpilihan yang paling besar juga,” kata Agus.
Ia khawatir kondisi pragmatis di tengah masyarakat justru menghambat lahirnya pemimpin yang berkualitas.
“Akhirnya calon-calon yang memiliki kapasitas, integritas, memiliki nilai perjuangan terhadap masyarakat, ya kalau dia nggak punya modal akan sangat sulit sekali. Itu jadi catatan juga saya melihatnya.”
Terkait posisi akhir partai, Agus menegaskan status DPD PKS Bandar Lampung tetap menunggu instruksi resmi.
“Kalau keputusannya ternyata pemilihan secara langsung, ya bismillah, kami sami’na wa atho’na yang di DPD. Kalau keputusannya lewat DPRD, bismillah juga kita akan optimalkan. Jadi, politik ini sebagai sarana bagi kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Kajian Mendalam DPP PKS
Senada dengan dinamika di daerah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS M. Kholid menyampaikan bahwa di tingkat pusat, PKS sedang melakukan pengkajian serius terkait usulan tersebut.
“Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid dikutip dari Kompas.com, Senin (29/12/2025).
Kholid menambahkan bahwa PKS tidak ingin terburu-buru dan tetap membuka ruang diskusi dengan berbagai elemen bangsa.
“Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa. Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman-teman partai politik lain, khususnya dengan teman-teman partai koalisi,” imbuhnya.
Baca Juga : Misgustini: Pilkada Lewat DPRD Jadi Solusi Tekan Korupsi di Lampung
Usulan Golkar dan Presiden Prabowo
Wacana pengembalian Pilkada ke DPRD ini sebelumnya kembali mengemuka melalui suara Partai Golkar dan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan perubahan mekanisme ini agar proses pemilihan menjadi lebih efektif.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil saat HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).
Meskipun mengusulkan pembahasan RUU bidang politik dimulai tahun depan, Bahlil tetap memberikan catatan mengenai risiko di tingkat yudisial.
“Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” tutupnya.
(red/smd)
