BERJAYANEWS.COM,BANDAR LAMPUNG – Rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun perumahan khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan konsep kawasan bebas banjir menuai sorotan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengaku belum menerima penjelasan resmi terkait program tersebut, terutama dalam pembahasan anggaran tahun 2026.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sebelumnya menyampaikan rencana pembangunan hunian layak, aman, dan nyaman bagi ASN, yang diklaim mengusung konsep bebas banjir. Namun menurut Agus, hingga kini belum ada pembahasan program tersebut bersama mitra kerja Komisi III.
“Saya belum mendapat informasi terkait rencana itu. Dalam pembahasan APBD 2026 bersama Dinas PU, Dinas Perkim, maupun Dinas Lingkungan Hidup, belum ada pembahasan soal perumahan ASN. Mungkin masih sebatas perencanaan,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Agus menegaskan, dalam dokumen anggaran 2026 belum tercantum program perumahan ASN berkonsep anti banjir. Ia mengingatkan, secara konsep, wilayah perkotaan sulit sepenuhnya terbebas dari banjir tanpa perencanaan yang matang dan menyeluruh.
“Di daerah perkotaan sebenarnya tidak ada yang benar-benar bebas banjir jika tidak ditopang perencanaan yang baik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh pembangunan perumahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Permukiman. Karena itu, jika program tersebut direalisasikan, pelaksanaannya harus mengacu penuh pada regulasi yang berlaku.
“Kalau Pemkot punya rencana membangun perumahan ASN bebas banjir, ya mengacu saja pada perda yang ada,” katanya.
Agus juga menilai rencana tersebut selaras dengan program pemerintah pusat dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan tiga juta rumah bagi ASN, TNI, dan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek baru semata.
“Jangan hanya fokus pada pembangunan baru. Di Bandar Lampung masih banyak perumahan yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah perumahan subsidi dan klaster yang kerap terdampak banjir akibat sistem drainase yang buruk dan penyempitan sungai yang tidak sesuai perizinan.
“Masih banyak perumahan subsidi dan klaster yang banjir karena drainasenya tidak jelas dan sungai menyempit. Itu tidak sesuai dengan perizinan,” pungkasnya. (*)
