BERJAYANEWS.COM, BANDAR LAMPUNG – Provinsi Lampung terus bersolek dengan narasi “Lumbung Energi Nasional”.
Namun, di balik angka-angka manis capaian Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang diklaim melampaui target, sebuah fakta pahit terungkap dalam pertemuan tingkat tinggi di Hotel Radisson, Bandar Lampung, Jumat (20/2/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung boleh saja bangga dengan torehan EBT sebesar 36,32 persen pada 2025.
Namun, ketika bicara soal masa depan kedaulatan energi melalui eksplorasi migas, langkah pemerintah tampak seperti sedang berlari di tempat.
Rapor Merah Realisasi Nasional
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, melempar “bom” data yang cukup menyesakkan dada.
Di tengah target ambisius survei seismik 2D nasional tahun 2026 sepanjang 3.882 kilometer, realisasinya hingga Januari 2026 justru masih berada di angka nol kilometer.
“Jika survei seismik di Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, kontribusinya mencapai 17,7 persen dari target nasional. Ini bukan angka kecil, ini signifikan,” tegas Putri Zulkifli Hasan.
Kritik ini seolah menjadi alarm bagi PT Pertamina EP dan jajaran pemangku kepentingan. Tanpa aksi nyata, target produksi nasional hanyalah deretan angka di atas kertas.
Minyak Miliaran Barel di Bawah Kaki Rakyat
Potensi yang tersimpan di perut bumi Lampung sejatinya sangat menggiurkan.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Paul Ibnu Suhendra, membeberkan bahwa Lampung menyimpan potensi minyak sekitar 830 juta barel. Bahkan, Direktur Regional 1 Sumatera PT Pertamina EP, Muhammad Arifin, menyebut estimasi oil in place di wilayah Sumbagsel Area 1 menyentuh angka fantastis: 1,4 miliar barel.
Namun, harta karun ini masih terkunci rapat. Jalur birokrasi, kepastian izin, hingga risiko resistensi sosial di 142 desa yang tersebar di lima kabupaten (Tulang Bawang, Tubaba, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur) menjadi “kerikil tajam” yang harus diselesaikan.
“Tanpa eksplorasi hari ini, tidak akan ada produksi di masa depan,” ujar Arifin. Kalimat ini terdengar seperti peringatan keras bagi semua pihak yang masih terjebak dalam urusan administratif yang berbelit.
Janji Manis dan Tantangan Sosial
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan komitmen Pemprov untuk mempercepat perizinan, termasuk soal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Namun, publik tentu menunggu: apakah sinergi pusat dan daerah ini benar-benar akan berbuah kesejahteraan bagi rakyat Lampung, atau justru hanya menambah daftar panjang eksploitasi yang mengabaikan kelestarian lingkungan?
Rencana besar sudah disusun. Survei seismik dijadwalkan mulai Juni 2026, dengan target on stream pada 2032. Masih ada enam tahun penuh ketidakpastian.
Rakyat Lampung kini hanya bisa menunggu, apakah getaran seismik itu akan benar-benar membawa kemakmuran, atau hanya menjadi bising yang menguap begitu saja.
