BERJAYANEWS.COM, BANDAR LAMPUNG —
Gelombang penolakan terhadap biaya kegiatan luar kelas atau outing class di SMP Negeri 19 Bandar Lampung akhirnya sampai ke telinga legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyoroti keras rencana sekolah yang membebankan biaya sebesar Rp395 ribu kepada setiap siswa. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar dan sangat membebani wali murid.
Asroni menegaskan bahwa sekolah negeri tidak seharusnya menjadikan kegiatan edukasi sebagai ruang untuk melakukan pungutan. Ia mengingatkan bahwa setiap kegiatan tambahan di sekolah negeri harus dilaksanakan secara transparan, sukarela, dan tidak diskriminatif. Jika sebuah kegiatan justru menimbulkan beban ekonomi baru bagi masyarakat, maka hal tersebut harus segera dievaluasi atau dihentikan.
“Kami minta Dinas Pendidikan segera mengecek fakta di lapangan. Harus dipastikan apakah kegiatan ini benar-benar sukarela atau dalam praktiknya menjadi kewajiban bagi siswa. Jangan sampai ada anak yang merasa terpaksa ikut karena takut dipinggirkan,” ujar Asroni saat di temui di ruangan komisi IV DPRD Bandar Lampung, Rabu (8/4/2026). Ia juga membuka kemungkinan untuk memanggil pihak sekolah guna dimintai penjelasan resmi.
Baca Juga : Asroni: Verifikasi SMA Siger Jangan Jadi Ajang Legitimasi
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Kepala SMP Negeri 19 Bandar Lampung, Yulva Roza, mengambil langkah drastis. Ia menyatakan telah resmi membatalkan program kunjungan ke Taman Purbakala tersebut. Langkah ini diambilnya karena merasa lelah dengan tuduhan miring yang dialamatkan kepada pihak sekolah.
“Dibatalkan mas, aku gak mau pusing mas, aku udah tua mas. Saya dua tahun lagi pensiun, enggak ada pikiran saya mau cari duit di sekolah itu, demi Allah,” kata Yulva Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Rabu, (8/4/2026). Ia berkilah bahwa program tersebut awalnya dirancang atas usulan siswa dan pengurus OSIS yang ingin belajar di luar kelas untuk mendapatkan nilai kokurikuler.
Yulva merinci biaya Rp395 ribu itu diperuntukkan bagi baju kaos, makan, hingga sewa bus yang berkualitas demi keamanan siswa. Ia mengeluhkan sikap wali murid yang dianggapnya enggan berkontribusi untuk kemajuan pendidikan anak.
“Mas, wali murid sekarang itu kan maunya gratis semua. Mana ada sekolah mau gratis semua? Udah sekolahnya digratisin, masa mau digratis semua, saya mau bayar dari mana kalau ini?” tambahnya. Sebagai ganti pembatalan, ia mempersilakan siswa mencari nilai kokurikuler dengan pergi ke museum secara mandiri.
Baca Juga : Kadisdik Lampung: Pengelolaan Dana BOSP Kini Lebih Akuntabel Lewat Integrasi ARKAS-SIPD
Polemik ini sendiri bermula dari keberatan salah satu wali murid terhadap surat edaran sekolah tertanggal 31 Maret 2026. Dalam pemberitaan sebelumnya, diketahui bahwa meski diklaim tidak wajib, namun di lapangan para orang tua merasa ada tekanan psikologis jika tidak menyetorkan uang sesuai tenggat waktu pada 10 April 2026.
“Kami tidak menolak kegiatan sekolah, tapi kenapa harus semahal itu dan terkesan wajib? Kalau tidak ikut, anak kami seperti dipinggirkan. Bukankah sekolah negeri sudah dibiayai negara?” resah salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya pada Senin, (7/4/2026).
Ia mengungkapkan keresahannya karena merasa tidak memiliki pilihan lain selain membayar, yang akhirnya memicu investigasi lebih lanjut hingga berujung pada pembatalan program oleh pihak sekolah.
(smd)
