BANDAR LAMPUNG — Komoditas kopi Lampung yang telah mendunia ternyata belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan para petaninya. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyoroti fluktuasi harga jual yang seringkali tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani.
“Jujur saja, harga jual saat ini belum bisa mensejahterakan petani. Terkadang mereka untung, tapi tak jarang juga rugi. Masalahnya, persaingan antarprovinsi penghasil kopi sangat tinggi, sehingga kita butuh intervensi harga,” ujar Mikdar Ilyas.
Ia menjelaskan bahwa DPRD telah memparipurnakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mencakup komoditas singkong dan kopi. Namun, realisasi perda tersebut masih terhambat karena sedang dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
Mikdar berharap Pemerintah Pusat segera menetapkan standar harga minimal untuk kopi, layaknya komoditas beras, demi menjamin keuntungan petani. “Jika ada harga standar yang menguntungkan, insyaallah Lampung akan menjadi penghasil kopi terbaik dan stabil,” tambahnya.
Selain soal harga, Mikdar juga mendorong adanya hilirisasi produk. Ia berharap Lampung tidak lagi hanya menjual biji kopi mentah (green bean), melainkan produk siap saji yang memiliki nilai tambah tinggi. Ia pun mengajak pengusaha lokal maupun mancanegara untuk membantu pemasaran kopi siap saji Lampung ke pasar internasional.
“Kami mendorong agar pendapatan petani kopi setara dengan UMR. Kami juga meminta Pemerintah Pusat memastikan ketersediaan pupuk yang tepat agar hasil panen melimpah dan kualitasnya terjaga,” tutup Mikdar. (Abs)
